HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hasil survei nasional yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 58,7 persen responden menyatakan tidak setuju harga BBM dinaikkan, meskipun hal itu berpotensi menambah beban utang pemerintah.
“Hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM enggak usah dinaikan walaupun itu akan menambah utang,” ujar Djajadi Hanan dalam paparan hasil surveinya, Minggu (4/9).
Adapun sebanyak 58,7 persen responden itu menyatakan, pemerintah seharusnya mencari cara agar bisa menahan harga di dalam negeri meski harga minyak dunia saat ini sedang naik.
Sementara sebanyak 26,5 persen responden yang menyatakan setuju memaklumi harga minyak dunia yang saat ini tengah melonjak. Maka untuk menekan pengeluaran APBN, responden setuju harga BBM dinaikkan.
Kemudian sisanya, yakni 14,8 responden tidak menjawab atau tidak tahu terkait hal ini.
“Saya kira, nanti kita lihat apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, terutama pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan kinerja presiden. Itu baru bisa kita lihat beberapa waktu ke depan,” kata Djayadi.
Survei ini dilakukan LSI dengan mewawancarai secara langsung 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Responden dipilih secara random atau menggunakan metode sampel multistage random sampling.
Margin of error dari ukuran sampel tersebut didapati sebesar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Pemerintah menaikkan harga BBM
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, Solar dan Pertamax.
Pertalite dari yang semula dihargai Rp7.650 per liter, naik menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Sebagai gantinya, pemerintah mengucurkan 3 jenis bantuan sosial (bansos) yang anggarannya didapatkan dari hasil pengalihan anggaran subsidi sebesar Rp 24,17 triliun.
Ketiga bansos tersebut disebar dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta bantuan subsidi transportasi umum yang penyalurannya melalui pemerintah daerah setempat.
Pemerintah menilai, pengalihan sebagian anggaran menjadi bansos agar subsidi yang dikucurkan bisa tepat sasaran.
“Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi, Sabtu (3/9) kemarin.