HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat buka suara perihal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi hingga non-subsidi.
Menurutnya, kebijakan yang digadang-gadang demi menyelamatkan APBN dari beban subsidi yang terlalu tinggi itu, justru akan memicu stigma negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.
Bahkan, kata dia, kebijakan menaikkan harga BBM itu membuat kesan pemerintah hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat.
“Terkesan pemerintah sangat kejam, dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya antara lain IKN dan kereta cepat,” ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9).
Sebagaimana diketahui pemerintah mengaku terpaksa menaikkan harga BBM lantaran subsidi dan kompensasi energi, khususnya BBM sudah terlampau tinggi. Hal itu karena lonjakan harga minyak dunia yang beberapa bulan terakhir mengalami tren kenaikan hingga di atas US$100 per barel.
Terkait hal itu, Ahmad menyebut pemerintah sebetulnya bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
“Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini,” tuturnya.
Pemerintah, kata dia, juga bisa saja mengalihkan proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN untuk menangani subsidi BBM, seperti menunda pembangunan IKN dan kereta cepat.