HOLOPIS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menyayangkan keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang melarang penggunaan narkotika jenis ganja untuk keperluan medis tanpa ada penelitian ilmiah.
“Melihat keputusan ini, LBHM merasa kecewa. Dalam mengatur penggunaan narkotika jenis ganja untuk keperluan medis, pemerintah seharusnya mengambil keputusan yang dilandaskan penelitian ilmiah dan berbasis bukti,” kata LBHM melalui Twitter @LBHMasyarakat dikutip Sabtu (3/9).
Selanjutnya, pihak berwenang seperti BNN, Kepolisian, dan Kemenkes juga turut memberikan pelarangan namun ternyata tidak memiliki basis ilmiah.
“Hasilnya, putusan yang dibacakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa para pihak berwenang seperti BNN, Polri, dan Kemenkes belum pernah melakukan penelitian dan/atau menerima penelitian narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis,” ungkap LBHM.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan yang diwakili LBHM mengajukan permohonan informasi terkait penggunaan ganja di bidang kesehatan. Berikut permohonan laporan penelitian yang diajukan :
- Laporan penelitian yang menyatakan bahwa sudah pernah ada penelitian ganja di Indonesia yang mana kandungan THC ganja di Indonesia lebih tinggi dan CBD-nya rendah.
- Laporan penelitian yang menyatakan bahwa ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik.
- Laporan penelitian yang menyimpulkan penggunaan ganja di Indonesia lebih banyak untuk rekreasional, bukan untuk kepentingan medis.
- Laporan penelitian bahwa ganja meningkatkan angka orang sakit dan kematian.
