JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022. Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mencapai kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada tahun 2022.
Kemudian inflasi di angka 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 hingga 7,27 persen, nilai tukar Rupiah Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55 hingga 65 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 686 hingga 726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031 hingga 1.103 ribu barel setara minyak per hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di hadapan Anggota Dewan yang hadir baik secara fisik dan secara virtual dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5). Adapun tema kebijakan fiskal pada tahun mendatang, yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2022, juga disampaikan dalam pidato Menkeu. Pertama, pemulihan ekonomi tetap diprioritaskan pada penangan sektor kesehatan. Kedua, keberlanjutan program perlindungan sosial juga tetap dilakukan. Ketiga, peningkatan daya saing, produktivitas, perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan, dan penguatan sistem kesehatan.
Selanjutnya, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, inovasi dari sisi pembiayaan juga terus dilakukan. Kelima, menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, dan memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
“Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022 tersebut, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Reformasi Perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Reformasi Perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017,” ungkap Menkeu seperti dilansir dari dpr.go.id, Kamis (20/5).
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjut Menkeu, juga hars terus ditingkatkan kualitasnya mengingat masih banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah meningkat secara signifikan dari hanya Rp 33,1 triliun di tahun 2000 menjadi Rp 795,5 triliun di tahun 2021.
Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, Menkeu berharap kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, prudent, dan sustainable. Pendapatan negara diperkirakan akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 sampai dengan 10,44 persen PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 sampai dengan 15,30 persen PDB.
Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 2,31 sampai dengan minus 2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke minus 4,51 sampai dengan minus 4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 sampai dengan 44,28 persen PDB.
Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 hingga 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378.
Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 hingga 104 dan 102 hingga 105.
“Perlu juga disampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 bulan November 2020 yang lalu telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memegang Presidensi G20 di tahun 2022. Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan memastikan kepemimpinan kolektif global yang kuat dalam pemulihan ekonomi serta kebersamaan untuk keluar dari krisis menuju perekonomian global yang lebih kuat dan tangguh,” tutur Menkeu.