HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kuasa hukum keluarga Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak mengancam akan melaporkan tindakan pengusiran yang dialaminya saat menghadiri proses rekonstruksi pembunuhan kliennya di kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan.
Kamaruddin menilai, pernyataan Kapolri mengenai transparansi penanganan kasus ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya saat proses rekonstruksi yang hari ini berlangsung.
“Kami akan segera melapor ke Presiden, Komisi III DPR dan Menko Polhukam,” kata Kamaruddin, Selasa (30/8).
Kamaruddin menyatakan, dirinya akan menggugat pernyataan Kapolri mengenai transparansi yang malah terkesan berbohong dan bukan untuk semua pihak.
“Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melibatkan semua pihak. Tetapi yang dimaksud transparan oleh Dirtipidum polri itu hanya buat LPSK. Komnas HAM, Kompolnas buat para pengacara tersangka sementara kami kuasa hukum korban tidak,” tukasnya.
Oleh karena itu, Kamaruddin mengakui bahwa sebaiknya mereka lebih baik meninggalkan proses rekonstruksi yang sedang berlangsung.
“Sementara buat kamu pengacara korban tidak boleh ada transparan. Daripada kami sakit hati lebih baik kami pulang saja,” tukasnya.
Kamaruddin sebelumnya mengklaim, dirinya sempat diusir oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat hadir di proses rekonstruksi.
“Setengah 10 saya tiba di salah satu ruangan tadi ketika akan dilakukan rekonstruksi tadi, tiba tiba kami diusir Dirtipidum Bareskrim Polri,” kata Kamaruddin.
Saat ditegaskan lebih lanjut alasan dirinya tidak diperbolehkan mengikuti proses rekonstruksi, Kamaruddin pun menyatakan bahwa Dirtipidum tidak bisa menjelaskan secara detail.
“Akan tetapi Dirtipidum tanpa ada alasan kecuali pokoknya penasehat hukum dari pelapor tidak boleh ada di tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja kami diusir keluar,” jelasnya.