HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat angkat bicara terkait rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar subsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM itu justru akan menambah beban masyarakat yang saat ini sedang dalam kondisi sulit.
“Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/8).
Mirah kemudian menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap mengeluhkan masalah anggaran subsidi yang membengkak.
Menurutnya, sudah sangat wajar jika Pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait dengan kebutuhan hidup rakyat, termasuk subsidi BBM. Hal itu seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa pemerintah bertugas untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Tugas Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat!”, tukasnya.
Selain itu, MIrah juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang kerap membanding-bandingkan subsidi di Indonesia yang mencapai Rp502,4 triliun dengan subsidi di negara lain. Ia pun menanggapinya dengan mengutip sebuah lagu yang belakangan ini viral di media sosial.
“Ojo Dibandingke lah,” tegas Mirah Sumirat mengutip judul lagu yang dinyanyikan Farel Prayoga di Istana Negara pada perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ke-77.
Menurut Mirah, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimbah. Sudah seharusnya kekayaan itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Indonesia juga memiliki Pancasila, yang dalam sila kelima tegas dinyatakan ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Maka pengelolaan Pemerintahan harus diarahkan untuk sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” ujar dia.
Lebih lanjut, Mirah juga turut mengkritisi segala fasilitas mewah yang diberikan kepada pejabat negara dan juga BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM nya ditanggung oleh Negara.
“Seharusnya, Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila,” pungkasnya.
