HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengungkap setidaknya 2 (dua) skenario yang nantinya akan diterapkan pemerintah guna menjaga agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tak semakin membengkak.

Skenario yang pertama yakni pembatasan pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Airlangga menuturkan, bahwa pembatasan tersebut nantinya akan berbasis pada nomor kendaraan yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Ini kita bicara (pembatasan) mobil, bukan orang. Basisnya adalah STNK,” kata Airlangga, Sabtu (20/8).

Dalam skenario ini, pengguna kendaraan wajib mendaftarkan kendaraan mereka di website subsiditepat.mypertamina.id untuk bisa menikmati subsidi.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga selaku pelaksana akan melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi dengan dengan menggunakan QR Code yang tercantum dalam aplikasi MyPertamina. Namun, untuk penerapan pembatasn tersebut hingga kini masih belum ada kepastiannya.

Dijelaskan Airlangga, pembatasan ini dilakukan agar subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah agar tepat sasaran. Karena selama ini mobil-mobil dan motor ber-cc besar ikut menikmati subsidi, sementara harga keekonomian pertalite menurut Airlangga adalah Rp13.150 per liter, bahkan hingga Rp17.200 menurut perhitungan Pertamina.

Kemudian untuk Skenario kedua yakni pengurangan subsidi. Jika harga keekonomian pertalite adalah Rp 13.150 per liter, maka pemerintah menyubsidi Rp 5.500 per liter. Dan apabila menggunakan harga keekonomian versi Pertamina, maka subsidi yang diberikan mencapai Rp 9.550.

“Jadi bukan kenaikan harga BBM, tetapi pengurangan subsidi. Subsidi tetap kita berikan,” kata Airlangga.

Namun terkait pengurangan subsidi ini masih harus dilakukan pengkajian mendalam mengenai dampak sosial dan politiknya.

“Sosial politik, partai-partai di Komisi VII DPR sudah paham. Pembatasan harus memastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada antrean. Kalaupun habis (kuota BBM subsidi), nanti kuota ditambah lagi,” kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini telah menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp502,4 triliun demi menjaga harga BBM, gas hingga listrik agar tidak mengalami kenaikan di tengah kenaikan harga energi global.