HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut China Selatan saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.
Menurutnya, konflik yang terjadi antara Beijing dan Taipei pasca kunjungan kerja Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taiwan, bisa saja berubah menjadi konflik militer di Laut China Selatan.
“Pemerintah harus antisipasi perlunya pertimbangan perang Laut China Selatan dalam penyusunan RAPBN 2023,” ujar Kamrussamad seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Sabtu (6/8).
Permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana pemerintah tak mempertimbangkan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada saat penyusunan APBN 2022.
Sedangkan pada kenyataannya, konflik yang berujung perang antara Ukraina dan Rusia tersebut pada saat ini justru menjadi pemicu resesi di sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat (AS).
“Belajar dari APBN 2022, proses penyusunannya tidak mempertimbangkan perang Ukraina-Rusia. Tidak ada prediksi perang Ukraina-Rusia akan pecah,” ucapnya.
Agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, Kamrussamad meminta pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mewaspadai konflik di Laut China Selatan.
Lebih lanjut, Legislator dapil DKI Jakarta itu menuturkan, bahwa dampak konflik Laut China Selatan lebih buruk dibanding perang Rusia dan Ukraina. Sebab selain Indonesia berada di lingkaran inti episentrum konflik, Laut China Selatan juga menjadi wilayah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan lintasan strategis lalu lintas rantai pasok dunia.
“Selain dampak ekonomi, maka Indonesia juga akan mengalami dampak langsung berupa terjadinya kerusakan dan kehancuran di wilayah Natuna sebagai salah satu sumber eksplorasi sumber pendapatan negara,” tuturnya.
“Kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perang di Laut China Selatan, harus disiapkan dalam RAPBN 2023 sejak sekarang,” pungkasnya.
