HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membuka temuan terbaru mengenai sejumlah aliran uang terkait yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, dari 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya yang telah diblokir, sebagian besar disalurkan untuk pembelian aset pribadi.
“Jadi PPATK melihat ada Rp1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT. Kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya,” kata Ivan, Kamis (4/8).
Dari total dana tersebut, diduga ACT menggunakan 50 persen dana yang diterima untuk dikirimkan ke entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi di ACT sehingga tidak akuntabel.
“Itu kan angkanya masih Rp1 triliunan yang kita lihat ya. Sementara ini masih kita duga dipergunakan oleh, secara tidak prudent-lah, tidak akuntabel,” jelasnya.
Ivan juga mengungkapkan, para entitas yang menerima aliran dana tersebut adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi.
“Kan ada kelompok-kelompok di masing-masing. Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain. Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus, gitu,” tuturnya,
Ivan menjelaskan, aliran dana yang seharusnya disalurkan ACT ke masyarakat itu kemudian disalahgunakan untuk membayar kesehatan hingga membeli rumah dan bukan untuk bantuan sosial.
“Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset, segala macam yang memang tidak diperuntukkan buat kepentingan sosial,” pungkasnya.