HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kondisi perekonomian global saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian. Inflasi di berbagai negara dunia terus meningkat seiring dengan melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan dan energi di pasar Internasional.
Kondisi tersebut diperparah dengan ancaman krisis pangan dan energi akibat konflik antara Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut hingga saat ini.
Merespon berbagai tantangan global tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi demi menekan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis penugasan seperti Pertalite.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia pada Juli 2022 hampir menyentuh angka 5 persen, atau tepatnya 4,94 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.
Adapun penyebab utama dari inflasi tersebut tak lain karena harga kebutuhan pokok masyarakat yang melonjak.
Oleh sebab itu, politisi dari Fraksi Gerindra itu meminta pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi dengan tetap mempertahankan subsidi yang diberikan. Hal ini tak lain untuk menjaga daya beli masyarakat agar pemulihan ekonomi nasional bisa tetap terjaga.
“Kita bisa bayangkan, kalau BBM tidak disubsidi, lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat pasti sudah melonjak tidak terkendali. Krisis ekonomi saat ini, bisa bergeser menjadi krisis sosial, bahkan politik. Ini yang tidak kita inginkan,” ujar Kamrussamad dalam keterangan resminya, Rabu (3/8).
Selain itu, lanjut dia, dengan mempertahankan subsidi energi juga dapat menjaga perekonomian Indonesia dari berbagai tekanan global, seperti resesi Amerika Serikat (AS), pelemahan ekonomi China, dan gangguan rantai pasok akibat konflik Rusia-Ukraina.
Kamrussamad juga menyinggung komitmen pemerintah yang menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai shock absorber. Ia mengatakan, dengan adanya komitmen tersebut, pemerintah sudah seharusnya mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sehingga, ia meminta pemerintah untuk tak menganggap pemberian subsidi energi sebagai pemborosan.
“Sebab kalau tidak demikian, guncangannya akan sangat keras bagi masyarakat. Daya beli akan melemah. Padahal, konsumsi domestik menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya.
