HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran Pemilu untuk lembaga penyelenggara tersebut.
Pernyataan tersebut merupakan respon yang diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait anggaran pemilu 2024.
“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan (perihal anggaran Pemilu 2024), toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah,” kata Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, kepada wartawan, Rabu (3/8).
Yulianto menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengusulkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU tahun 2022 senilai Rp8,06 triliun. Melalui usulan tersebut, besar anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp2,45 triliun. Sedangkan kekurangan dana untuk pemenuhan kebutuhan mencapai Rp5,6 triliun.
“Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun, itu di antaranya adalah soal anggaran dukungan untuk tahapan pemilu yaitu sarana dan prasarana untuk KPU (termasuk IT),” jelas.
Selanjutnya, anggaran dibutuhkan untuk merenovasi dan memperbaiki sarana prasarana KPU di seluruh Indonesia, terkhusus 514 gedung.
“Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, nah untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen, termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui,” tuturnya.
“Kami berharap ini ada revisi ya, sehingga kami, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, bisa optimal lagi,” pungkasnya.