HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari ini meresmikan peluncuran Indeks Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (IKO-Polhukam).
Hal ini disampaikan Mahfud karena pihaknya menilai perlu ada sebuah instrumen dan alat (tools) yang bisa digunakan untuk mengukur dan memetakan kekuatan serta tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan.
Terlebih, bagaimana alat tersebut dapat mengukur Pemilu Serentak, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan berbagai agenda penting lainnya harus dikoordinasikan dengan matang agar bisa berjalan dengan baik.
“IKO Polhukam nantinya akan mempunyai empat fungsi, pertama untuk mengukur kinerja, sinergi, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam. Kedua, untuk memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi di bidang Polhukam. Ketiga, untuk memetakan sumbatan tusi koordinasi, dan keempat untuk menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam,” kata Mahfud MD dalam Launching Indeks Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (IKO-Polhukam), di Jakarta, Jumat (29/7).
Oleh sebab itu, Mahfud menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa besar, seperti Pemilu mesti disiapkan dan dikawal dengan baik, dikoordinasikan dengan mantap, termasuk proses hukum dan anggarannya.
“Sebentar lagi Pemilu, kita sepakat Pemilu 2024 kita yang harus kawal, kelembagaannya, proses hukumnya, anggarannya mungkin di Kementerian Keuangan tetapi kita harus kawal agar tidak boros tetapi tidak menyebabkan tidak bisa jalan. Apalagi beberapa bulan lagi ada pengumuman Parpol yang terverifikasi di dalam Pemilu, kita semua harus siap menjaga negara ini,” papar Mahfud.
Demikian juga dengan daerah otonomi baru atau DOB Papua menurut Mahfud, perlu koordinasi yang baik, seperti persiapan pembentukan pemerintahannya dan memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru tersebut.
“Daerah otonomi baru di Papua ini juga pekerjaan sendiri. Karena itu terkait dengan banyak hal. Satu, dengan DOB dibentuk tiga provinsi, berarti awal 2023 harus sudah terbentuk pemerintahannya. Karena kita akan segera memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru yang di UU lama tidak ada,” jelas Mahfud.
Mahfud juga menyinggung soal pentingnya koordinasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN) dan DKI Jakarta kaitannya dengan momentum politik pada tahun 2024.
“IKN pun nanti Pemilu-nya masuk Provinsi Kalimantan Timur atau khusus? Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada sekarang juga Pemilu-nya bagaimana, sekarang sudah tidak ibu kota di tahun 2024, pemilihnya apakah sama? Ini semua butuh koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang bagus, mantap, dan terukur, misalnya melalui Indeks Koordinasi seperti yang kita luncurkan hari ini,” pungkasnya.
