Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Status Tersangka, Eks Bos ACT Belum Ajukan Praperadilan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendiri yang sekaligus mantan presiden lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin mengaku belum berencana mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh Bareskrim Polri.

Ia menegaskan, bahwa dirinya akan mengikuti segala proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Kita ikuti dulu deh,” ujar Ahyudin, saat hendak diperiksa oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, Jumat (29/7).

Ahyudin berjanji akan tetap kooperatif dalam menghadapi kasus dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat oleh lembaga filantropi tersebut hingga tuntas.

“Yang jelas gini. Sebagai warga negara ya, saya sebagaimana sebelumnya 9 kali datang sebagai saksi. Maka sebagai tersangka pun insyaallah saya akan ikut semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh kooperatif begitu,” jelas Ahyudin.

Baginya, proses pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat akan bermuara pada hal yang baik.

“InsyaAllah sebab semoga proses ini semuanya toh akhirnya adalah kebaikan dan perbaikan. Itu adalah spirit kita,” terangnya.

Seperti diketahui, pihak penyidik Bareskrim tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Ahyudin saja, tiga orang petinggi ACT yang juga berstatus tersangka juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat (29/7).

Mereka yakni Ibnu Khajar selaku Presiden ACT, Hariyana Hermain (HH) selaku Pengawas Yayasan ACT pada 2019 dan saat ini sebagai Anggota Pembina ACT serta Novariyadi Imam Akbari (NIA) selaku mantan sekretaris yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina ACT.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru