HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Semester I tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp73,6 triliun.
Menteri Keuangan(Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyebut, perolehan surplus tersebut setara dengan 0,39 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“APBN semester satu masih mencatat surplus, jadi 6 bulan berturut-turut APBN kita surplus. Surplusnya di Juni ini Rp73,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers virtual APBN KiTa, Rabu (27/7).
Bendahara negara itu kemudian memaparkan realisasi pendapatan negara pada semester I/2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun, atau tumbuh sebesar 48,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Utamanya, pendapatan negara ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tercatat senilai Rp1.035,9 triliun. Penerimaan perpajakan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp868,3 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliun.
Adapun untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester 1 tahun 2022 ini mencapai Rp281 triliun.
Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasinya telah mencapai Rp1.243,6 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp876,5 triliun serta belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sejumlah Rp376,1 triliun.
Menurut Sri Mulyani, surplus APBN ini akan berdampak positif terhadap pembiayaan utang negara. Di mana pembiayaan utang baru pada semester 1 tahun 2022 sebesar Rp153,5 triliun. Capaian tersebut jauh lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu senilai Rp421,1 triliun.
“Semua indikator yang luar biasa positif dari APBN pada semester pertama ini menjadi bekal yang sangat baik bagi kita dalam menghadapi semester kedua,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, perekonomian pada semester II nanti diproyeksi akan berada pada kondisi yang semakin tidak pasti di tengah sederat risiko global, seperti ancaman resesi, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, hingga krisis pangan dan energi.
Untuk itu, pemerintah tetap fokus menjaga penerimaan negara seiring dengan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, belanja negara juga akan dijaga sehingga bisa sesuai dengan target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu kami dengan menggunakan surplus yang kuat, mengurangi issuance utang sehingga kita tidak terlalu rentan terhadap gejolak ekonomi global,” tutur Sri Mulyani.
