HOLOPI.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mardani Ali Sera mengatakan pemilihan umum (Pemilu) merupakan hak rakyat, sehingga apabila nanti ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaannya, perlu adanya pengkajian dan perbaikan ulang.
“Pemilu hak rakyat. Jika ada catatan, kita perbaiki catatannya,” kata Mardani dalam akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera, Rabu (27/7).
Menurutnya, pemilu diberlangsungkan sebagai usaha menunaikan hak rakyat, yang diiringi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas, baik secara teknis maupun substansinya.
“Jadi kita ikut konstitusi untuk tunaikan hak rakyat dengan melaksanakan pemilu sekaligus kita perbaiki kualitas pemilunya,” lanjutnya.
Selain itu, Mardani juga menyebut bahwa ia sangat sepakat ketika Pilpres nanti tidak hanya memunculkan dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, akan tetapi bisa lebih. Karena menurutnya, ketika nanti akan ada lebih dari dua pasang calon, maka bisa muncul daya saing yang ketat terkait karya maupun gagasan dari masing-masing calon.
“Dan jika ada lebih dari dua pasang, biasanya ada kontestasi karya dan gagasan,” pungkasnya.
Pemilu hak rakyat. Jk ada catatan, kita perbaiki catatannya. Jd kita ikut konstitusi utk tunaikan hak rakyat dengan melaksanakan pemilu sekaligus kita perbaiki kualitas pemilunya. Dan jika ada lebih dari dua pasang, biasanya ada kontestasi karya & gagasanhttps://t.co/mPg38fE2UB
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) July 27, 2022
Tweet ini disampaikan Mardani untuk merespon statemen Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh yang menyarankan agar Pemilu 2024 tidak malah menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, serta memicu politik identitas yang buruk.
Hal ini diutarakan Surya Paloh saat menerima anugerah doktor kehormatan alias honoris causa (HC) dari Universitas Brawijaya pada hari Senin 25 Juli 2022.
“Politik identitas yang buruk atau yang tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Dia bukan hanya buruk tapi juga merusak,” kata Surya Paloh.
Oleh karena itu, Paloh pun menilai bahwa sebaiknya pemilu tidak perlu dijalankan ketika hanya menciptakan sisi negatif itu yang berujung pada perpecahan antar sesama anak bangsa.
“Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita, jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensi pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa,” ujarnya.
