HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sangat mengapresasi hasil rekam jejak publik yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei di Indonesia yang memiliki kredibilitas baik.
“Pemerintah selalu menjadikan survei oleh lembaga-lembaga yang kredibel, (karena) ini adalah cermin yang sesungguhnya dari kepercayaan publik atas kinerja pemerintah,” kata Mahfud MD, Senin (11/7).
Alasan mengapa pemerintah lebih memilih data survei untuk memotret kondisi masyarakat terhadap penilaian mereka kepada pemerintah, karena survei adalah metodologi ilmiah yang lebih baik ketimbang melihat riak-riak yang ada di sosial media.
“Di medsos kan kayak seram sekali dan pemerintah seperti kayak runtuh, tapi ada survei (ternyata) baik-baik saja. Kesan-kesan kegaglan itu (hanya) ditiupkan oleh medsos yang sangat brutal,” ujarnya.
Bahkan ia juga mengatakan jika para pemilik lembaga survei sering diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi terkait dengan hasil survei yang mereka rilis. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah seperti apa yang tepat untuk menjawab berbagai persepsi publik terhadap pemerintah.
“Dan pemerintah selalu mengikuti survei yang dilakukan Mas Burhan, SMRC, Kompas, Charta Politika, Indikator dan lain-lain, selalu kita diskusikan, hasilnya selalu kita diskusikan,” paparnya.
Misalnya saja hasil survei bulan April 2022 lalu yang menunjukkan tren negatif persepsi publik terhadap pemerintah. Ini pun diakui Mahfud karena situasi saat itu terdapat berbagai gejolak yang tak bisa dipungkiri.
“Pada bulan April, kinerja pemeirntah turun karena pada saat itu ada persoalan misal minyak goreng di ekonomi, politik ada penundaan pemilu, ketika itu wah ini buruk dan masyarakat bicara ini agak buruk, dan sesudah pemerintah merespon itu semua dengan langkah-langkah kebijakan yang menjanjikan kebaikan lalu (persepsi positifnya) naik lagi,” tandasnya.
