JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa narasi bahwa intelijen diterjunkan langsung untuk menangani premanisme adalah bentuk over lips services.
Hal ini disampaikan Habib Syakur karena persoalan premanisme berkedok ormas sebenarnya sudah menjadi data yang telah dikantongi aparat baik TNI maupun Polri. Sehingga pengerahan intelijen khusus tersebut dirasa hanya narasi berlebihan belaka.
“Ah, persoalan itu kan sebenarnya sudah di depan mata. Kalau narasinya seolah sampai intelijen diterjunkan, ini sih lips services semata. Bombastis di narasi, tapi khawatir kinerjanya sebatas normatif,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (9/5/2025).
BACA JUGA
Ia menyarankan agar aparat membuktikan saja kinerjanya jika memang mau memberantas premanisme. Sebab sejauh ini, para preman yang berkedok ormas sudah menjalankan praktik premanismenya di tempat umum, sehingga telah meresahkan masyarakat, khususnya rakyat kecil.
“Bisa cek aja ke pasar, ke jalanan. Pasti ketemu kok. Jadi ketimbang koar-koar seperti itu justru nanti masyarakat malah enggak respect. Masyarakat kita ini sudah peka dan melek informasi, jadi jangan terlalu ngecap (terlalu banyak berbicara -red),” ujarnya.
Selain itu, ia menyarankan agar TNI, Polri dan pemerintah pusat maupun daerah memanggil seluruh pimpinan ormas yang ada, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar namun sudah eksis di masyarakat.
“Ya, mereka itu ada yang terdaftar resmi, ada yang tidak. Mereka mudah diidentifikasi, karena punya sekretariat,” tuturnya.
Selanjutnya, Habib Syakur menyarankan agar dibuatkan sebuah nota kesepakatan untuk patuh pada aturan undang-undang dan tidak melakukan praktik premanisme. Jika sekali kedapatan melakukannya, maka dapat dilakukan langkah-langkah tegas lebih lanjut.
“Kumpulkan itu bos-bosnya, bikin nota kesepakatan, kalau ada anggota ormas yang melakukan aksi premanisme langsung ditindaktegas dan dilakukan pemecatan dari organisasi,” saran Habib Syakur.
“Ketika lebih dari 10 kali ada penangkapan dari oknum ormas, maka organisasinya bisa dibekukan atau dibubarkan. Agar ada efek jera dan penegasan sehingga ormas tidak melaksanakan praktik premanisme,” sambungnya.
Bagi Habib Syakur, aksi premanisme berkedok ormas selalu menjadi alat pengganggu ketentraman masyarakat, lebih besar lagi mengganggu investasi di Indonesia. Hal ini karena menurutnya, tak jarang premanisme berkedok ormas selalu meminta uang kepada masyarakat atas nama keamanan di pasar, di lingkungan sosial dan jalan raya.
“Ya jelas meresahkan, kalau dibilang tidak ada kan naif, lha wong faktanya memang banyak. Tapi kan selama ini hanya mengikis para pemain, bukan elite ormasnya. Saya kira pedagang dan UMKM juga banyak yang merasakan efek negatif premanisme itu,” tegas Habib Syakur.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri tengah menggelar operasi besar-besaran melawan praktik premanisme yang marak di berbagai wilayah Indonesia.
Operasi ini dilakukan serentak oleh seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polda hingga Polres, sebagaimana diatur dalam surat telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025.
“Langkah ini menandai bentuk keseriusan negara dalam menciptakan keamanan menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen strategis,” kata Trunoyudo, Rabu (7/5/2025).
Trunoyudo, menyatakan bahwa penanganan premanisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian. Oleh karena itu, Polri membangun sinergi bersama TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Startegis (BAIS), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan keberhasilan operasi ini.
Karena menurutnya, sinergi ini menjadi titik kunci dalam menekan jaringan premanisme yang kerap terorganisir dan memiliki pengaruh luas.
“Koordinasi lintas sektor krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang,” ujarnya.
