Beda dengan Prabowo, Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Belum Mendesak

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasu dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset belum memiliki urgensitas tinggi, sehingga ia tak ingin membahas hal tersebut terlalu dini.

“Sampai sekarang kami belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa pemerintah belum perlu mengeluarkan sebuah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk mengakomodir wacana perampasan aset tindak pidana tersebut.

“Jadi saya kira belum ada urgensinya,” ujarnya.

Pun demikian, bekas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyatakan bahwa hal itu akan kembali ke Presiden. Apakah Kepala Negara akan melihat RUU tersebut penting dan mendesak atau tidak.

“Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden,” tegas Yusril.

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset

Sebelumnya diberitakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dukungan tegas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025 lalu.

Di hadapan lautan buruh dari berbagai penjuru Indonesia, Prabowo dengan lantang menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik korupsi di republik ini.

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” tegas Prabowo, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (1/5).

Tak hanya menyampaikan dukungan, Prabowo juga mengajak seluruh elemen pekerja untuk bergandengan tangan melawan praktik korupsi yang selama ini merugikan negara.

“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanyanya, yang dijawab dengan suara bulat penuh semangat oleh para buruh. “Setuju.”