JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin memperingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak memaksakan wacana soal vasektomi di wilayahnya.
Cak Imin menegaskan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan tidak bisa dipaksakan sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Tidak ada satupun yang boleh memaksakan vasektomi. Vasektomi bagian dari hak asasi manusia, karena itu tidak ada aturan satupun yang mensyaratkan bansos itu tertentu seperti vasektomi,” kata Cak Imin dalam keterangannya pada Senin (5/4).
Cak Imin kemudian berpendapat bahwa usulan vasektomi diganti dengan dilakukannya penyadaran pentingnya program Keluarga Berencana (KB), sebagai langkah perencanaan dalam berkeluarga.
“Vasektomi itu kerelaan, karena itu mari kita lakukan penyadaran pentingnya Keluarga Berencana (KB), pentingnya merencanakan jumlah anak yang baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.
“Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki,” ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, Selasa (29/4).
Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
“Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listrik tapi harus KB dulu,” ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.
