MAKASSAR – Hampir semua pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan diganti oleh Wali Kota Munafri Arifuddin.
Pria yang akrab di sapa Appi itu menyebut hanya sekitar 15 hingga 20 persen pejabat yang akan dipertahankan di posisinya saat ini.
Sementara sisanya akan digeser ke posisi yang dianggap lebih strategis dan sesuai kebutuhan.
BACA JUGA
“Kira-kira yang direkomendasikan untuk stay itu di 15-20 persen. Tetapi kita akan melihat kembali posisi-posisi itu apakah memang layak untuk menjadi pilihan yang pertama pada saat dia tetap atau dirotasi,” kata Appi, dikutip Holopis.com, Minggu (4/5).
Mantan CEO PSM Makassar itu menuturkan, rotasi tidak semata-mata didasarkan pada preferensi personal, melainkan hasil evaluasi kinerja dan analisis kebutuhan organisasi.
Dia menegaskan akan menempatkan orang yang tepat di posisinya, dan tidak asal pasang.
“Kalau umpamanya kebutuhan kita ada di tempat lain, sementara mencari orang yang tidak tepat untuk ditempatkan di situ ya kita akan geser ke tempat yang lebih direkomendasikan,” bebernya.
Appi menargetkan proses rotasi akan rampung dan pelantikan pejabat baru digelar pada awal Juni 2025. Dia juga berharap pelantikan tersebut bisa dilangsungkan bersamaan dengan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru.
“Harapannya bisa begitu, dilantik bersamaan semua. Kita maunya sih on schedule, tapi kan semua tergantung dari hasil komunikasi kita,” ucapnya.
Appi menambahkan, hingga saat ini, proses penggodokan nama-nama pejabat yang akan dirotasi masih berlangsung. Ada beberapa posisi strategis yang sedang dipertimbangkan secara serius agar penempatan pejabat sesuai dengan tantangan yang dihadapi Pemkot Makassar ke depan.
“Kelihatan ada yang mau ke sini, mau ke situ. Direkomendasikannya seperti apa dalam posisi ini dan sebagainya sehingga ada yang direkomendasikan untuk tinggal, ada juga yang direkomendasikan untuk rotasi,” kata Appi.
Sejauh ini Appi menyoroti kurangnya kehadiran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan pertama.
Dia menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakseriusan terhadap proses evaluasi yang bertujuan memperbaiki jalannya pemerintahan.
“Saya agak kecewa. Kenapa? Karena diproses monev ini harusnya kepala SKPD hadir langsung dong. Mereka harus hadir. Mereka harus datang memberikan paparan terhadap apa yang mereka lakukan,” tegasnya.
Padahal kata menantu vounder Bosowa itu, rapat monev tidak bertujuan mencari kesalahan melainkan untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik.
“Kita mau jalan bersama untuk saling dipadukan semua data. Apakah kita punya anggaran sesuai dengan tujuan dan targetnya. Insya Allah di monitoring yang kedua, saya akan pimpin langsung bersama semua kepala SKPD,” tegasnya.
