JAKARTA – Wacana penghapusan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Jakarta, Kamis (1/5).
Salah satu tuntutan utama para buruh itu mendapat respons dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menyatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final.
“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” ujar pria yang akrab disapa Noel di sela kegiatan di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5) seperti dikutip Holopis.com.
BACA JUGA
- Prabowo Ajak Negara Islam Setop Diskusi, Saatnya Bergerak Bebaskan Palestina
- Prabowo Ajak Parlemen Negara Islam Bersatu Hadapi Tantangan Global
- Presiden Prabowo Bangga Pertemanannya dengan Sultan Brunei Berlangsung Awet
- Presiden Prabowo dan Sultan Bolkiah Sepakat Perkuat Kerja Sama Strategis
- Presiden Prabowo Berharap Kepemimpinan Paus Leo Jadi Jembatan Menuju Perdamaian
Saat ditanya apakah tuntutan tersebut berpeluang disetujui, Noel menegaskan bahwa keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” ujarnya.
Lebih jauh, Noel menekankan bahwa May Day seharusnya tak sekadar menjadi ajang unjuk rasa, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan sektor industri.
“Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dampak perang tarif global yang turut mempengaruhi sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
“Tinggal ini bisa kita jadikan momentum bicara soal patriotisme, untuk menjadikan sinergi antara industri, kaum buruh, dan pemerintah,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Penghapusan Outsourcing
Sebelumnya, dalam pidatonya saat peringatan May Day di Lapangan Monas, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing. Ia menyebut langkah tersebut akan dikawal oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuk.
Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dijalankan dengan keseimbangan, tanpa mengganggu stabilitas investasi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tegasnya.
