JAKARTA – Aktivis 98 dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ricky Tamba mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakannya pada kaum pekerja dengan menghadiri langsung peringatan puncak Hari Buruh Nasional 2025.
Dalam acara tersebut, ia secara simbolis menyerahkan 100 rumah subsidi kepada buruh sebagai bagian dari program pembangunan 20.000 rumah murah khusus buruh, yang termasuk dalam target nasional membangun 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir.
Komitmen ini bukan hal baru bagi Presiden Prabowo. Sejak sebelum menjabat, ia dikenal sebagai sosok nasionalis yang kerap membela hak-hak buruh. Ia menjadi satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh, yang di antaranya mencakup janji kenaikan upah minimum dan perlindungan bagi pekerja informal seperti ojek online.
BACA JUGA
- Prabowo Ajak Negara Islam Setop Diskusi, Saatnya Bergerak Bebaskan Palestina
- Prabowo Ajak Parlemen Negara Islam Bersatu Hadapi Tantangan Global
- Presiden Prabowo Bangga Pertemanannya dengan Sultan Brunei Berlangsung Awet
- Presiden Prabowo dan Sultan Bolkiah Sepakat Perkuat Kerja Sama Strategis
- Presiden Prabowo Berharap Kepemimpinan Paus Leo Jadi Jembatan Menuju Perdamaian
“Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo langsung mengambil langkah konkret. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menekan biaya hidup buruh dengan menjaga stabilitas harga pangan dan menurunkan harga-harga yang dikendalikan negara seperti tarif listrik. Sejak Januari 2025, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan, menjangkau keluarga buruh dan menciptakan lapangan kerja baru melalui dapur umum dan rantai pasok pangan nasional.
Menjamin kesehatan para pekerja, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga telah bergulir sejak Februari 2025, terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Dalam merespons meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha. Satgas ini bertujuan mempercepat proses pencarian lapangan kerja baru bagi buruh terdampak. Pembentukan ini juga merupakan respons atas usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Dari sisi ekonomi makro, kebijakan pro-investasi Prabowo telah menunjukkan hasil nyata. Realisasi investasi sepanjang Januari–Maret 2025 naik 15,9% dibanding periode sama tahun lalu, mencapai Rp465 triliun dan membuka lebih dari 594.000 lapangan kerja baru.
Pemerintah juga tengah menyempurnakan sistem distribusi bantuan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi buruh yang membutuhkan.
Dengan berbagai program dan langkah nyata tersebut, publik mulai menjuluki Prabowo sebagai “Presiden Pro Buruh” bukan sekadar karena retorika, tapi karena bukti nyata di lapangan.