Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Jadi Hadiah May Day dari Prabowo

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hadiah kejutan di Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bentuk nyata keberpihakannya kepada kaum pekerja.

“Saya akan membentuk sebuah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5) seperti dikutip Holopis.com.

Tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara bagi para buruh, dewan ini juga akan diberi mandat strategis. Salah satu tugas utamanya adalah mengkaji kemungkinan penghapusan sistem outsourcing, yang selama ini menjadi isu krusial dalam hubungan industrial di Indonesia.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan (Buruh) Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ujarnya tegas.

Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan diisi oleh tokoh-tokoh pimpinan buruh dari seluruh Indonesia. Mereka akan diberi wewenang untuk mengawasi regulasi ketenagakerjaan dan memberikan masukan langsung kepada Presiden.

Prabowo menegaskan, bahwa seluruh masukan itu akan menjadi dasar bagi dirinya selaku Kepala Negara untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

“Dan memberi nasihat kepada presiden, mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh, mana regulasi yang enggak bener,” ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan komitmennya untuk segera memperbaiki segala regulasi bermasalah, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penghapusan outsourcing merupakan salah satu dari enam tuntutan buruh di perayaan May Day tahun ini. Adapun keenam tuntutan tersebut diantaranya yakni;

1. Menghapus sistem outsourcing
2. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani PHK
3. Mewujudkan sistem pengupahan yang layak
4. Melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru
5. Melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan mengesahkan RUU PPRT
6. Memberantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.