JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan performa yang impresif di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Keuangan pada Selasa (30/4).
Hingga akhir kuartal pertama 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahunan. Angka ini mencakup penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp322,6 triliun dan kepabeanan-cukai Rp77,5 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.
Yang menarik, pendapatan negara mengalami lonjakan signifikan dalam kurun waktu hanya satu bulan.
“Posisi pendapatan negara di bulan Februari (2025) mencapai Rp316,9 triliun. Jadi, dalam waktu satu bulan, Maret saja, pendapatan negara mengalami kenaikan sekitar Rp200 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, yang dikutip Holopis.com, Kamis (1/5).
Peningkatan tajam juga tercermin dalam detail komponen. Penerimaan pajak naik dari Rp187,8 triliun di akhir Februari menjadi Rp322,6 triliun pada Maret. Sementara kepabeanan dan cukai melonjak dari Rp52,6 triliun menjadi Rp77,5 triliun. PNBP pun turut terkerek naik dari Rp76,4 triliun menjadi Rp115,9 triliun.
“Kenaikan positif yang menggambarkan bahwa tren yang selama ini cukup menimbulkan perhatian dari para media, pengamat, dan investor… sudah menunjukkan adanya suatu pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207 triliun.
“Ini cukup baik, karena berarti kita masih optimis bahwa postur APBN 2025 yang diatur dalam UU 62 tahun 2024 masih terjaga secara konsisten,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, APBN juga mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun. Ini menjadi sinyal positif atas pengelolaan fiskal yang tetap hati-hati namun responsif di tengah ketidakpastian global.
“Melalui UU ini, APBN 2025 didesain dengan keseimbangan primer negatif Rp63,3 triliun. Jadi kalau sekarang ini masih positif maka ini adalah suatu hal yang bagus,” tandasnya.
