JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Malaysia.
Hal ini disampaikan Budi Gunawan ssat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di bawah koordinasi usai melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi.
“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret,” kata Menkopolkam Budi Gunawan, Senin (21/4/2025) seperti dikutip Holopis.com.
“Kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” sambungnya.
Sekadar diketahui, bahwa dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Gibran didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Waktu Trenggono.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara. Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.
Dalam paparannya, Budi Gunawan yang juga mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) ini pun menekankan bahwa hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan aksi bersama yang lebih nyata.
“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret,” jelasnya.
Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia – Malaysia pada tahun 2023.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025.
Oleh sebab itu, Menkopolkam Budi Gunawan juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Dalam aspek ini, Menkopolkam telah menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia – Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Selain itu, Budi Gunawan juga menegaskan bahwa penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Ia menyebut bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.
“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional,” jelas BG.
“Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” pungkasnya.
