JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idulfitri 2025. Laporan tersebut sebelumnya telah diterima dari pihak Bank DKI pada 1 April 2025.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sedang berjalan secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).
BACA JUGA
Ia juga menegaskan bahwa setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
“Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” tambahnya.
Sebelumnya, kasus ini mencuat ke publik setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar gangguan sistem dan dugaan kebocoran dana di Bank DKI dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri.
Pramono Lapor Bareskrim
Sebelumnya diberitakan, bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo melaporkan kasus gangguan sistem layanan Bank DKI ke Bareskrim. Pramono menduga kuat ada keterlibatan orang atau insider threat dalam dalam insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret 2025.
“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin, tidak melibatkan orang dalam,” kata Pramono dalam rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025), sebagaimana disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungwa.
Selain melapor ke aparat penegak hukum, Pramono juga memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Keputusan itu diambil buntut banyaknya keluhan masyarakat atas layanan digital bank daerah tersebut.
“Jadi, untuk itu, saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ungkapnya.
Kemudian, politisi PDIP bekas Sekretaris Kabinet di era Presiden Jokowi tersebut menginstruksikan agar kasus ini ditangani secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata dia.
