Gerindra Bantah Adanya Reshuffle Demi Beri Jatah PDIP di Kabinet

JAKARTA – Partai Gerindra menepis adanya anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal segera melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun membantah bahwa reshuffle tersebut berkaitan dengan pemberian jatah untuk PDIP di Kabinet Merah Putih.

“Saya belum dengar isu reshuffle,” kata Muzani dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (17/4).

Meski Megawati sudah mendeklarasikan bakal mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Muzani memastikan bahwa PDIP akan tetap mengawal dari sisi luar pemerintahan.

“Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi. Itu yang sekarang dilakukan oleh PDIP,” ujarnya.

“Dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari mereka dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan telah memutuskan untuk tetap berada di luar koalisi pemerintahan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat menjelaskan isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Muzani mulanya menjelaskan bahwa PDIP menyatakan kesiapan untuk bisa digunakan dalam kepentingan masyarakat luas.

“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan,” ucap Ahamd Muzani dalam pernyataannya pada Rabu (9/4).

Namun, Muzani memastikan bahwa dukungan tersebut bukan berarti PDIP mau bergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. pokoknya begitu (tetap di luar),” tukasnya.