JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi ihwal kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang kemungkinan akan berdampak pada sektor Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, bahwa pihaknya sudah siap dengan kemungkinan tersebut.
Bagi pihaknya, tantangan yang mungkin muncul dari kebijakan anyar negeri Paman Sam tersebut pada dasarnya harus diubah menjadi sebuah peluang emas bagi kemajuan domestik.
BACA JUGA
“Sebagaimana arah Bapak Presiden, kan, kami siap. Justru memanfaatkan tantangan ini jadi peluang,” kata Indah dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/4) seperti dikutip Holopis.com.
Meski demikian, Indah mengeklaim belum ada kajian dampak kebijakan tarif Trump terhadap sektor ketenagakerjaan, seperti adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Namun menurutnya, momen ini tetap dapat dijadikan sebuah manfaat bagi berbagai pihak untuk saling berkolaborasi.
“Belum ada jawaban soal itu secara langsung. Belum ada dong kajian, masih berproses kajian,” ucap Indah.
“(Tetapi yang penting) kami siap menghadapi semuanya, lah. Kita (semua pihak) bersatu. Ini momen untuk kita berkolaborasi makin baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Indah mengakui pada periode Januari hingga Februari 2025, pekerja yang mengalami PHK mayoritas adalah pekerja di sektor manufaktur dan furniture.
Kendati demikian, ia tidak merinci total jumlah pekerja yang ter PHK di sektor tersebut. Namun ia menilai terdapat banyak faktor yang memicu lonjakan PHK dalam negeri, salah satunya ketidakpastian kondisi global.
Untuk itu, pihaknya kini tengah menyiapkan aturan terkait pembentukan Satgas PHK, yang akan segera terbit melalui Instruksi Presiden (Inpres). Sehingga aturan itu harus menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerjanya ke beberapa negara.
“Satgas juga sedang kami siapkan Inpresnya, baru rapat-rapat tadi. Nanti tunggu pak presiden balik, ya,” tandasnya.
