SUMENEP – Seorang oknum tak bertanggung jawab berinisial SA, diduga nekat menjual nama Pemerintah Daerah dan Bupati Sumenep.
Pelaku mengaku utusan resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dan menawarkan bantuan Rp200 juta ke Pesantren Dliyaut Thalibin, Ambunten, Sumenep, pada Senin (7/4) sekitar pukul 16.30 WIB.
Selain itu, pelaku juga mengklaim program tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
BACA JUGA
Dalih pelaku, bantuan tersebut meliputi rehab bangunan pesantren, mulai pengadaan kamar mandi, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Namun, K. Fahmi Baharis, Pengurus Yayasan Ponpes Dliyaut Thalibin, mengendus kecurigaan kemungkinan modus penipuan.
“Saya curiga dari awal. Gaya bicaranya tidak mencerminkan pejabat resmi. Saya minta surat tugas atau surat resmi dari Pemkab, tapi tidak bisa menunjukkan. Ini sangat mencoreng nama baik pemerintah daerah,” kata K. Fahmi pada wartawan, Selasa (8/4).
Anehnya, pelaku justru meminta uang Rp5 juta untuk biaya pembuatan proposal dan LPJ programnya.
“Kami minta pihak berwenang segera mengusut dan menindak tegas oknum seperti ini. Jangan sampai masyarakat dikelabui atas nama pemerintah,” tegasnya.
Terpisah, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengutuk keras tindakan pelaku yang dianggapnya telah merusak citra Pemerintah Daerah.
“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang mencatut nama saya atau mengatasnamakan Pemkab Sumenep untuk tujuan-tujuan penipuan. Ini bukan hanya tindakan kriminal, tapi juga penghinaan terhadap integritas pemerintahan dan dunia pendidikan di daerah ini,” tegas Bupati kepada awak media, Selasa (8/4).
Bupati menegaskan, Pemkab Sumenep tidak memiliki program bantuan sebagaimana ditawarkan pelaku.
“Semua program pemerintah selalu melalui mekanisme resmi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar politisi PDIP Sumenep itu.
Lebih lanjut, Bupati menilai pencatutan ilegal institusi merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar segera menindak pelaku. Saya tidak ingin ada satu pun lembaga pendidikan di Sumenep yang menjadi korban permainan kotor seperti ini,” ungkapnya.
Bupati juga mengimbau semua elemen masyarakat, khususnua para pengasuh pesantren, pengelola yayasan, dan kepala sekolah, agar tidak mudah percaya dengan modus-modus semacam itu.
“Jangan ragu untuk mengecek langsung ke dinas terkait atau ke Pemkab bila ada tawaran bantuan yang mencurigakan,” pungkasnya dengan nada serius.
