JAKARTA – Samsung Electronics dikabarkan sedang mengevaluasi ulang strategi produksi global mereka menyusul rencana Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif baru yang cukup memberatkan.
Langkah ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif “dasar” minimal 10 persen untuk semua produk impor, serta tarif “timbal balik” khusus untuk beberapa negara—dengan Korea Selatan dikenai tarif hingga 25 persen.
Tak hanya Korea Selatan, beberapa negara tempat Samsung memproduksi ponselnya juga ikut terdampak. Vietnam, yang menyumbang sekitar 50% dari produksi ponsel Samsung, akan terkena tarif sebesar 46 persen jika ingin masuk ke pasar AS. Sementara India dikenai tarif 26 persen, dan Korea Selatan sendiri 25 persen.
BACA JUGA
Namun, Brasil muncul sebagai harapan baru. Dengan tarif hanya 10 persen dan lokasinya yang dekat dengan AS, negara Amerika Selatan ini menjadi opsi menarik bagi Samsung untuk memindahkan sebagian produksinya, khususnya model-model premium.
“Belum ada keputusan yang diambil,” ujar seorang pejabat Samsung seperti dikutip dari Antara, Senin (7/4).
Namun, perusahaan raksasa teknologi asal Korea Selatan itu diperkirakan akan mengambil langkah strategis sebelum peluncuran ponsel lipat generasi terbaru mereka pada musim panas mendatang.
Para analis menyebutkan bahwa Samsung akan makin mengandalkan diversifikasi basis produksi untuk menghindari dampak buruk dari kebijakan dagang AS.
Sebelumnya diberitakan, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang menargetkan berbagai negara. Tarif dasar yang diberlakukan adalah 10 persen untuk semua impor asing, tetapi tarif lebih tinggi, yakni 20 persen, dikenakan khusus untuk barang-barang asal Eropa.
Trump berdalih bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan perdagangan, mengingat AS selama ini menghadapi tarif tinggi dari negara-negara lain.
Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tarif 10 persen untuk semua impor akan mulai berlaku pada 5 April 2025. Sementara itu, tarif 20 persen yang ditetapkan bagi negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS, termasuk Uni Eropa, akan diberlakukan mulai 9 April 2025.
Langkah ini menambah ketegangan di sektor perdagangan global, dengan banyak pihak khawatir bahwa respons Uni Eropa dapat memicu perang dagang besar-besaran. Apakah Uni Eropa akan membalas dengan tarif serupa? Dunia kini menanti langkah selanjutnya dalam konflik ekonomi ini.
