Pramono Ubah Sistem PPSU, Lulusan SD Bisa Kerja

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta telah mengubah sistem evaluasi kontrak kerja serta persyaratan bagi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta. Perubahan ini diharapkan dapat membuat kinerja PPSU lebih fokus dan lebih baik.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bakal mengevaluasi kontrak anggota PPSU tiga tahun sekali.

“Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali,” ujarnya.

Dikatakan Pramono setelah masa kontrak abis dan anggota PPSU selama tiga tahun bekerja dengan rajin dan pekerja keras, petugas tersebut akan diperpanjang.

Ia berharap perpanjangan evaluasi ini diharapkan membuat kerja anggota PPSU lebih fokus tanpa perlu khawatir terkait kontrak tiap tahun.

Adapun kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kerja bagi para petugas PPSU yang selama ini harus menjalani evaluasi tahunan.

“Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Pramono Dia juga telah menandatangani surat perubahan syarat rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Saat ini syarat menjadi PPSU cukup berijazah SD.

“Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergub-nya,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut salah satu Anggota PPSU Kelurahan Petamburan M. Ifam mengaku setuju dengan kebijakan baru tersebut.

Menurutnya, evaluasi tersebut akan membuat dirinya dan teman-teman se profesinya semakin semangat bekerja.

“Setuju saja, malah bikin kita semangat bekerja. Apalagi ijazah minimal SD, ini akan semakin membuat peluang baru bagi teman-teman yang lulusan SD,” tutupnya.