JAKARTA – Kabinet Merah Putih diketahui menggelar rapat secara virtual untuk membahas kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kenaikan tarif masuk.
Dalam keterangan pers Kemenko Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto nampak memimpin proses rapat tersebut.
Pengenaan tarif resiprokal AS ini diyakini bakal memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Pasalnya, selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
BACA JUGA
- Donald Trump Perintahkan Seluruh Perusahaan Obat Beri Harga Murah Untuk Warga Amerika
- Perdagangan Global Kembali Bergairah Usai AS-China Sepakat Pangkas Tarif Impor
- AS-China Sepakat Akhiri Perang Dagang untuk Sementara
- Tragedi Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut: 13 Orang Tewas, Termasuk 4 Prajurit TNI
- Amerika dan China Akhirnya Diskusi Soal Perang Ekonomi, Bagaimana Hasilnya?
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar siaran pers Kemenko Perekonomian seperti dikutip Holopis.com, Kamis (3/4).
“Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” sambungnya.
Meskipun adanya kebijakan Donald Trump yang dianggap memberatkan, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Kebijakan Donald Trump ini sendiri diakui sudah diprediksi sejak awal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Presiden Prabowo pun diketahui telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
Sebelumnya diberitakan, dalam pengumuman pada Rabu (2/4), Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menetapkan tarif sedikitnya 10 persen untuk berbagai negara di seluruh dunia. Namun, Indonesia terkena dampak lebih besar dengan kenaikan tarif hingga 32 persen.
Menurut unggahan resmi Gedung Putih, Indonesia menempati urutan ke delapan dalam daftar negara yang terkena kenaikan tarif tertinggi.
Secara keseluruhan, sekitar 60 negara akan dikenai tarif timbal balik, dengan besaran setengah dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.
Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terkena dampak. Malaysia dikenai tarif 24 persen, Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Thailand 36 persen.
Langkah agresif ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih. Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga Amerika.
“Kami telah dirugikan oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang tidak adil. Hari ini adalah ‘Hari Pembebasan’ bagi Amerika,” ujar Trump dengan penuh keyakinan.