JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menegaskan pihaknya terus memberikan perhatian terhadap berbagai indikator yang menjadi pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memantau indikator, baik itu indikator ekonomi dan non ekonomi yang berkaitan dengan kepercayaan pelaku pasar, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.
“Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini,” tegasnya seperti dikutip Holopis.com, Jumat (21/3).
Meski begitu, Adies memastikan turunnya indeks harga saham nasional hingga di atas 5 persen pada awal pekan ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah.
“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI,” kata Adies.
Untuk itu, ia meminta pelaku pasar dan masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025. Sebab, kata dia, berbagai indikator ekonomi nasional masih tetap terjaga positif, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Pun kata Adies, masih banyak kebijakan pemerintah yang layak untuk menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar.
“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden,” ucapnya.
Dia menyebut hal tersebut salah satunya disebabkan oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut.
Dan tentunya, lanjut Adies, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
