JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung industri lokal.
Salah satu langkah konkret adalah penggunaan wadah atau “tray” yang diproduksi di dalam negeri, bukan impor.
Hal ini disampaikan Luhut usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggota DEN, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal,” ujar Luhut.
“Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” lanjutnya.
Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan dan memastikan rantai pasok berjalan optimal.
Selain itu, DEN juga menyoroti potensi besar program MBG dalam menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan hingga 5,8%.
Program MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja Baru dan Kemiskinan Turun 5,8%
Ahli kemiskinan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan potensi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), program ini mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8%.
“Saya rasa kami dari DEN menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta, lalu kemudian menekan kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 %,” kata Arief dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (20/3).
