JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintahan pusat per Selasa (18/3) sore, telah mencapai 94,73 persen.
Sri Mulyani menyampaikan secara besaran, nilai realisasi penyaluran THR tersebut, sudah mencapai Rp11,57 triliun yang disalurkan kepada 1,91 juta ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) hingga personel TNI/Polri.
“Ini artinya, kami telah merealisasi 94,73 persen dari target 2,02 juta personel,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, seperti dikutip Holopis.com di Jakarta, Rabu (19/3).
Tidak ada Topik serupa pekan ini.
Dia pun merinci, alokasi anggaran THR sebesar Rp 6,24 triliun telah disalurkan kepada 734 ribu PNS pusat. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), realisasinya sebesar Rp377,37 miliar yang telah disalurkan kepada 98,84 ribu pegawai.
Untuk Polri, terealisasi Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel. Sedangkan THR TNI terealisasi Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel. Sementara untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), pembayaran mencapai Rp489,93 miliar untuk 146,39 pegawai.
Berdasarkan satuan kerja (satker), jumlah satker yang sudah membayarkan THR mencapai 8.826 atau 99,71 persen dari total 8.852 satker di lingkungan pemerintah pusat.
Menkeu melanjutkan, sebanyak 95 kementerian/lembaga (K/L) juga sudah melaksanakan pembayaran THR. Dengan demikian, realisasi pembayaran THR di K/L sudah mencapai 100 persen.
Untuk realisasi THR pensiunan, lanjut Sri Mulyani, telah tersalurkan Rp11,57 triliun kepada 3,58 pensiunan atau setara 98,18 persen. Dari jumlah tersebut, penyaluran melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun kepada 3,09 juta pensiunan. Sedangkan melalui PT Asabri sebesar Rp1,38 miliar untuk 481,86 ribu pensiunan.
Sementara untuk ASN daerah, pembayaran THR baru tersalurkan pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah, hanya 2 persen dengan nilai realisasi Rp242,19 miliar kepada 44.532 pegawai.
“Untuk daerah, mereka memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR. Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini,” tuturnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025. Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.
