Jokowi Tantang Deddy Sitorus Sebut Nama Utusan soal 9 Kader PDIP Jadi TO KPK dan Polri

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia ke 7 Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa dirinya mengerahkan kekuatan untuk melakukan lobi kepada Ketua PDIP agar pemecatan terhadapnya dari partai tersebut dibatalkan. Sekaligus melakukan bargain informasi bahwa ada 9 (sembilan) kader partai berlambang moncong putih tersebut tengah menjadi target operasi dari KPK maupun Kepolisian.

“Ndak ada (kabar itu tidak benar -red),” kata Jokowi di Solo, Jumat (15/3/2025) siang.

Ia menantang orang yang mengklaim kabar tersebut untuk membuka identitas siapa yang melakukan lobi, sehingga narasi tersebut tidak sedakar fitnah bekala. Sebab dirinya merasa tak melakukan apa yang disebutkan itu.

“Ya harusnya disebutkan siapa gitu lho, biar jelas. Nggak ada,” tegasnya.

Bahkan dirinya tak memiliki kepentingan apa pun terkait dengan isu tersebut. Termasuk juga soal isu dorongan agar Hasto Kristiyanto dipecat dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP.

“Kepentingannya apa saya itu ngutus untuk itu, kepentingannya apa coba, logikanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Walikota Solo sekaligus eks Gubernur DKI Jakarta ini pun menyampaikan pesan terbuka bahwa kesabaran yang ia miliki tentu ada batasnya. Apalagi ia menyatakan jika dirinya pun selama ini sudah tidak banyak berkomentar dan cenderung diam ketika banyak fitnah dilayangkan kepadanya.

“Saya itu udah diam lho ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho,” ucapnya.

“Tapi ada batasnya, ya,” sambung Jokowi.

Saat ditanya ketegasan dirinya akan melakukan apa mengingat namanya selalu disebut-sebut oleh para politisi dan juru bicara PDIP, Jokowi pun hanya melempar senyum saja.

Sebelumnya diberitakan, bahwa isu jika Jokowi mengirim utusan khusus untuk melakukan lobi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah Deddy Sitorus.

Deddy Yevri Sitorus yang merupakan Ketua DPP PDIP tersebut mengungkap jika Joko Widodo mengirim utusan menemui DPP PDIP sehari sebelum pengumuman pemecatan Jokowi. Utusan tersebut meminta agar Jokowi tidak diberhentikan sebagai kader banteng.

Menurut Deddy, utusan tersebut juga mendesak agar Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen PDIP.

“Utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur,” ujar Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Deddy tidak menyebutkan siapa utusan Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden. Ia menegaskan bahwa sang duta merupakan sosok yang memiliki kewenangan yang kuat.

“(Utusan) menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” Deddy menjelaskan.

Rentetan peristiwa itu menunjukkan bahwa apa yang dialami Hasto sebagai kriminalisasi.

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” katanya.