JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan realisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Aula Mezzanine Kompleks Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis (13/3).
Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini. Kemudian penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini.
Angka penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun 17,5 persen dari target. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target APBN.
Ia menjelaskan, bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan.
“Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (13/6).
Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21.
Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.
Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target, yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari target dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3 persen dari target.
Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.
Sementara itu, Menkeu juga memaparkan bahwa Keseimbangan Primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun sedangkan defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB, serta Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun.
“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” pungkas sang Bendahara Negara tersebut.
