HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa pihaknya membuka opsi untuk menghubungi perusahaan atau kantor tempat para calon ASN yang lolos dalam seleksi agar bisa dipekerjakan kembali hingga akhir bulan September 2025.
Hal ini disampaikan Zudan saat melakukan rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP CPNS & PPPK tahun anggaran 2024.
Dalam kesempatan itu, Zudan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa para calon pegawai negeri yang lulus CPNS tersebut sudah ada yang sampai keluar atau resign dari kantor karena merasa bulan April 2025 akan mulai bekerja.
“Sebagai empati dari pemerintah banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya resign karena berharap satu April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret,” kata Zudan dalam pembukaannya seperti dikutip Holopis.com dari channel Youtube @BKNgoidofficial, Selasa (11/3/2025).
Tidak hanya itu, bahkan dari mereka yang berada di daerah pun sudah ada yang membeli tiket untuk perjalanan menuju kantor baru pada bulan April 2025 setelah mengetahui dirinya lulus sebagai CPNS.
Di saat rapat tersebut, Zudan meminta masukan dari semua jajarannya, apakah ada alternatif yang bisa dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengatasi masalah para CPNS tersebut agar tidak susah karena faktor kehilangan pekerjaan alias menganggur dan ada juga yang sudah membeli tiket pesawat seperti yang ia sampaikan.
Salah satunya adalah melakukan pendataan kemudian diupayakan agar mereka tetap bisa bekerja selama proses menunggu diaktifkannya NIP CPNS mereka tersebut pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026.
“Perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi-instansi kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjaannya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali,” tutur Zudan.
Atau dari pihak BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), maupun Kementerian Ketenagakerjaan yang menghubungi kantor-kantor BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa mempekerjakan kembali mantan karyawannya yang terlanjur resign karena daftar CPNS.
“Atau kepada para gubernur, bupati, walikota wilayah yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa opsi ini mungkin bisa diambil sebagai upaya konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan CPNS tersebut. Walaupun Zudan juga menyatakan opsi ini belum tentu berhasil.
“Belum tentu berhasil, upaya kita ini belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggali karyawannya itum tetapi kalau kita tidak berupaya jadi tidak ada hasil,” tukasnya.
“Tapi kalau kita berupaya kemungkinannya masih ada dua, kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September, karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali lagi,” imbuh Zudan.
