HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan kebutuhan anggaran untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah dan pilkada ulang di 2 daerah mencapai Rp719 miliar.
Namun Tito menjelaskan, bahwa besaran anggaran tersebut dapat dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing daerah yang menjadi penyelenggara PSU dan pilkada ulang.
“Hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD Pemda masing-masing,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/3).
Tito mengklaim, angka Rp719 miliar yang disebut olehnya itu merupakan anggaran setelah dilakukan beberapa efisiensi. Menurutnya, anggaran PSU sebelumnya mencapai Rp1 triliun, yang kemudian disusutkan menjadi Rp719 miliar.
“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi tersebut,” kata dia.
Secara umum, kata Tito, anggaran berasal dari hasil efisiensi APBD khususnya anggaran perjalanan dinas, anggaran makan minum, anggaran pemeliharaan dan pos anggaran operasional lainnya.
Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar untuk KPUD sebanyak Rp429,7 miliar atau 59,75 persen. Lalu, disusul anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp158,9 miliar atau 22,10 persen; anggaran untuk Polri sebesar Rp91,9 miliar atau 12,79 persen; dan anggaran untuk TNI sebesar Rp38,5 miliar atau 5,36 persen.
Tito mengungkapkan, hampir semua pemerintah daerah sudah menyanggupi untuk membiayai penyelenggaraan PSU dan pilkada ulang tersebut.
“Ini dari untuk PSU yang 10 pemda yang sebagian, hanya beberapa TPS dan daerah ini bisa dicukupi APBD masing-masing. Kemudian untuk 14 pemda ini PSU seluruhnya, hampir semuanya juga bisa ditutup APBD, baru dapat konfirmasi dari Pj Gubernur Papua yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi,” kata dia.
Dalam perjalanan untuk proses pencairan anggaran, ada tiga daerah yang belum sanggup memenuhi anggaran PSU. Ketiganya adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupeten Kutai Kartanegara.
Tito meminta agar ketiga kabupaten tersebut melakukan penghitungan ulang biaya penyelenggaraan PSU yang diajukan KPUD.
“Untuk Kutai Kartanegara (kekurangan anggaran untuk TNI) kami tidak perlu khawatir, kami paham betul anggaran mereka sangat kuat, cukup untuk PSU di sana,” kata Tito.
