HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan merek MinyaKita yang dijual kepada masyarakat saat melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3).
Anggota Komisi VI, Nasim Khan mengaku prihatin akan adanya temuan tersebut. Pasalnya, MinyaKita awalnya merupakan menjadi solusi pemerintah di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng kala itu.
“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya solusi membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/3).
Sebagai informasi, bahwa MinyaKita pertama kali diluncurkan pada 6 Juli 2022. Produk minyak kemasan sederhana merek pemerintah ini awalnya diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng saat itu.
MinyaKita juga hadir sebagai solusi untuk memastikan ketersediaan minyak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Saat pertama dirilis, Minyakita dipatok dengan harga Rp14.000 per liter.
Namun ironinya, minyak goreng kemasan merek MinyaKita ini melenceng dari tujuan awalnya. Sebab selain takaran yang tidak sesuai harga MinyaKita yang dijual di pasaran juga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah, yakni sebesar Rp15.700 per liter.
“MinyaKita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu distrust publik kepada pemerintah,” tutur Nasim.
Dia pun meminta pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas temuan Mentan tersebut. Ia juga meminta pemerintah agar tidak ragu mencabut izin usaha apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen.
“Pemerintah dan kepolisian harus usut tuntas dan sampaikan ke masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk cabut izin usaha,” katanya.
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan MinyaKita
Lebih lanjut, Nasim juga turut menyoroti perihal aspek pengawasan terhadap isi dan kualitas Minyakita. Menurutnya, seharusnya ada pengawasan dan evaluasi berkala untuk minyak goreng yang merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat tersebut.
“Kalau sudah ada penyelewenangan seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” katanya lagi.
