HOLOPIS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day atau IWD) pada 8 Maret 2025 seharusnya menjadi momentum memperjuangkan hak, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan.
Namun, aksi yang rencananya baal dilakukan oleh kelompok Koalisi Masyarakat Sipil justru menuai kontroversi, lantaran mengaitkan isu #IndonesiaGelap, yang dikhawatirkan menyimpang dari substansi utama perjuangan perempuan.
Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menilai ada indikasi kepentingan politik yang mencoba menunggangi aksi tersebut dengan membawa isu-isu yang tidak relevan.
“Hari Perempuan Sedunia seharusnya menjadi panggung untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, bukan malah dipenuhi dengan narasi yang menyudutkan pemerintah dan aparat keamanan. Ada kelompok yang mencoba menggiring opini dengan memanfaatkan momen ini,” tegas Kanjeng Pangeran Norman, kepada awak media Kamis (6/3/2025).
Kabarnya aksi yang bakal diperingati pada 8 Maret 2025 itu disebut-sebut menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kritik terhadap TNI-Polri, yang dinilai melampaui agenda utama peringatan IWD.
Padahal, tema global peringatan tahun ini adalah “For ALL Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment”, yang berfokus pada kesetaraan, hak, dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.
Untuk itu, Pangeran Norman mengingatkan pentingnya masyarakat tetap kritis namun tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengaburkan makna perjuangan perempuan. Perjuangan hak perempuan harus tetap berjalan dengan semangat positif, tanpa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan politis.
“Kita semua mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Namun, jangan sampai momen ini dijadikan alat provokasi demi kepentingan segelintir pihak,” tutupnya.
Sekadar diketahui, bahwa Aliansi Perempuan Indonesia (API) akan menggelar aksi protes pada Sabtu, 8 Maret 2025 mulai pukul 15.00 WIB. Titik kumpul ditetapkan di depan pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, sebelum dilanjutkan dengan kirab singkat (short march) menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat.
Tuntutan yang disampaikan adalah Pertama, API menuntut peran negara yang utuh dalam melindungi perempuan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa negara selama ini gagal dalam memberikan perlindungan, bahkan dinilai berkontribusi terhadap pemiskinan, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kedua, API menyoroti hak atas kerja layak sebagai hak fundamental setiap individu.
Materi tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya praktik kerja tidak layak, seperti upah rendah, sistem kerja tanpa kontrak yang jelas, jam kerja berlebihan di luar ketentuan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sewenang-wenang.
