JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2025 mendatang.
Dia menyampaikan, bahwa peluncuran Danantara ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia pun cukup blak-blakan, mengungkap arti nama Danantara.
Dijelaskan Prabowo, bahwa Danantara merupakan kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara, dimana Daya artinya energi kekuatan, serta anagata yang berarti masa depan.
Sedangkan Nusantara, artinya adalah tempat tanah air Indonesia. Prabowo lantas menyimpulkan, bahwa Danantara artinya adalah kekuatan ekonomi yang menjadi energi untuk masa depan Indonesia.
“Jadi, artinya danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan indonesia, kekayaan negara dikelola dihemat untuk anak dan cucu kita,” tuturnya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (17/2).
Diketahui sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah mengebut pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), yang salah satunya mengatur tentang pembentukan BPI Danantara.
Hingga pada akhirnya, RUU tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam pengambilan keputusan tingkat II Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2) lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, bahwa pengesahan RUU BUMN menjadi salah satu prioritas pemerintah, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional.
“Ya kalau urgensi, seperti tadi sudah saya sampaikan, memang kita merasa ini urgent. Karena kita ini berkejaran dengan waktu,” kata Prasetyo, Sabtu (1/2).
Menurutnya, jika pengesahan RUU BUMN lamban disahkan, maka yang ada Indonesia akan kehilangan berbagai peluang ekonomi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengingat, Danantara yang menjadi salah satu poin utama dalam perubahan UU BUMN, menjadi lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
“Semakin kita lambat maka akan kehilangan opportunity,” katanya.
Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini tetap sejalan dengan prosedur yang ada. Dimana seluruh proses, kata dia, perlu dilakukan secara seksama.
