JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Serikat Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (PT SBI) pada Senin (17/2), Kawendra Lukistian dari Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang ketat dalam proses akuisisi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Kalau kita bicara regulasi, betul sekali ketika terjadinya akuisisi harusnya di cut-off dulu,” ujar Kawendra dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Ia menekankan bahwa proses cut off tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai aturan yang berlaku agar hak-hak pekerja tidak terabaikan.
“Kita ini di era Pak Prabowo, ingin semua sejahtera. Kita nggak mau ada hak-hak yang terzalimi, jadi kita harus cari tahu siapa ‘biang keroknya’ hingga akhirnya delay seperti ini. Bahkan hak-haknya tergadai, tercederai, dan nggak boleh seperti ini,” tandasnya.
Kawendra mengusulkan agar Komisi VI DPR RI segera mengambil tindakan tegas berdasarkan hasil RDPU ini. Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong agar aturan dan regulasi yang berlaku diterapkan sepenuhnya.
“Kita usulkan saja memberikan surat yang kita layangkan dari Komisi VI ini berdasarkan hasil RDPU siang hari ini bahwa teman-teman SBI harus menerapkan sesuai regulasi yang ada, tidak perlu lagi berdalih ke sana-sini,” ungkapnya.
Melalui rapat kali ini, Kawendra berharap bahwa proses ini bisa membawa perbaikan nyata bagi kesejahteraan para pekerja.
“Mudah-mudahan kita sama-sama dorong, seharusnya bisa ada kenaikan upah dan kesejahteraan. Jangan dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Masa di eranya Pak Prabowo tidak meningkat kesejahteraan karyawan?” tambahnya.
Kawendra juga meminta pihak manajemen PT SBI untuk tidak menghindar dari mediasi dan diskusi dengan serikat pekerja.
“Kita berjuang bersama, mohon doanya sampaikan kepada kawan-kawan, kita dorong supaya ada mediasi dan diskusi dengan serikat pekerja. Jangan menghindar terus. Kalau menghindar terus, nanti kita panggil ke sini,” tutupnya dengan tegas.
