JAWA TIMUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda, turut memberikan komentar ihwal Jembatan Suramadu yang belakangan ramai dibincangkanan masyarakat lantaran banyaknya aksi aksi kriminal seperti curanmor yang terjadi Surabaya dan dibawa ke Madura.
Bahkan, warganet berkelakar meminta jembatan terpanjang di Indonesia itu untuk dirubuhkan.
Atas dasar keresahan itu, Wakil rakyat yang duduk di kursi Komisi D ini, mendorong agar pemerintah Pusat mengkaji ulang aturan Jembatan Suramadu yang semula gratis menjadi berbayar. Dengan harapan bisa mengurangi kecelakaan dan tingkat kriminal yang terjadi.
“Belakangan banyak warga yang datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu ini bisa berbayar lagi karena banyak jalan yang rusak supaya biaya berbayar itu bisa untuk perbaikan,” kata Ra Huda kepada media, Rabu (12/2/2025).
Ra Huda berpendapat, jika Jembatan Suramadu berbayar, maka biaya perawatan atau perbaikan tidak lagi menjadi beban pemerintah.
“Kalau berbayar kan enak, pemerintah tidak pernah mengeluarkan anggaran negara jika ada kerusakan, cukup diambil dari penjualan tiket atau karcis,” ungkapnya.
“Ya karcisnya pun yang tidak terlalu mahal, misalnya untuk Mobil 10rb, Tronton 15rb
Motor 3rb,” sambungnya.
Untuk menindaklanjuti tersebut, pihaknya akan berkonsultasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Pusat, untuk membuat skema penjualan tiket atau karcis di pintu masuk jembatan Suramadu.
“Nanti kita akan koordinasi dengan Pemprov untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, belakangan maraknya aksi kriminal di sekitar Jembatan Suramadu, mulai dari pencurian kendaraan hingga indikasi pembegalan dengan modus senar pancing memicu keresahan warga. Banyak yang mendesak adanya pengamanan ketat, bahkan tidak sedikit yang mendukung penerapan pintu tol atau ekstremnya, pembongkaran jembatan.
