JAKARTA – Presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, Abdul Gofur menyoroti isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI.
PHK tersebut disinyalir merupakan dampak dari kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kementerian dan lembaga (K/L).
Gofur lantas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya efisiensi anggaran, yang kini tengah ditempuh pemerintah.
“FSP ASPEK Indonesia meminta Presiden turun tangan membantu agar para pegawai tersebut tidak di PHK dan dapat kembali bekerja, agar mereka bisa kembali menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya,” ujar Gofur dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/2).
Pada dasarnya, Gofur mengaku meyayangkan dan sangat kecewa atas kebijakan yang diambil oleh manajemen TVRI dan RRI tersebut. Pasalnya, kebijakan PHK dilakukan terhadap pegawai kontrak dan kontributor yang telah lama mengabdi di kedua lembaga tersebut.
Pun dengan upah yang kecil, kata Gofur, mereka bertahan untuk bersama memajukan TVRI dan RRI.
“Parahnya lagi PHK kepada pegawai dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp, seperti surat edaran dirut RRI kepada kasatker di seluruh Indonesia yang tersebar melalui pesan whatsapp,” ungkapnya.
Dia memandang, pihak manajemen seharusnya bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi sebelum memutuskan untuk mengambil kebijakan PHK, lantaran dampaknya bukan hanya kepada diri pegawainya, tetapi nasib keluarganya dirumah.
“Jika benar PHK yang terjadi dampak dari pemangkasan anggaran yang besar besaran dari Negara terhadap TVRI dan RRI dimana anggaran tersebut untuk menutupi defisit Anggaran Negara, seharusnya Negara bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi, seperti mengurangi gaji dan fasilitas pejabat Negara, perjalanan dinas para pejabat, atau mengambil uang Negara dari para koruptor.” Usul Gofur
