HOLOPIS.COM, JAKARTA – Seorang pria berinisial JS dikabarkan menjadi tersangka kasus penipuan yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan modus deepfake. Salah satu korbannya adalah Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Adji. Ia mengatakan bahwa tersangka mencatut suara dan video Presiden Prabowo Subianto seolah ada bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta.
“Tersangka berinisial JS, 25 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung,” kata Brigjen Pol Himawan akhir pekan kemarin.
Diketahui, JS merupakan bagian dari sindikat penipaun berbasis AI. Sebab sebelumnya, seorang pemuda berinisial AMA (29) juga diamankan karena kasus serupa. Polisi menemukan bukti bahwa AMA memproduksi video deepfake yang mencatut Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Tersangka AMA membuat video yang memanfaatkan teknologi deepfake mengatasnamakan pejabat negara dalam bentuk video dengan isi konten penawaran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Himawan mengatakan bahwa semua video deepfake tersebut diproduksi dan diunggah di media sosial. Kemudian dalam unggahan video di media sosial tersebut, pelaku juga dicantumkan nomor ponsel sebagai sarana komunikasi agar korbannya mau mengikuti proses pendaftaran penerimaan bantuan.
Dalam proses pendaftaran, ada uang yang diminta pelaku kepada korban dengan modus biaya administrasi, sehingga nanti saat proses pendaftaran selesai, bantuan dari pejabat yang dimaksud dijanjikan untuk dicairkan segera.
“Setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi dan kemudian akan terus dijanjikan pencairan dana oleh tersangka hingga korban mentransfer kembali walaupun sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” papar Himawan.
Lebih lanjut, Himawan juga menegaskan jika pihaknya akan terus melakukan pengembangan, termasuk melakukan patroli siber untuk menjaring lebih banyak modus serupa untuk dapat diproses secara hukum.
“Kami akan terus menelusuri jaringan ini, termasuk potensi adanya pelaku lain yang terlibat dalam modus serupa,” ujarnya.
Terakhir, Polri pum mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan berbasis teknologi AI yang mengatasnamakan pejabat negara.
“Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak resmi dan selalu melakukan verifikasi ke sumber yang kredibel sebelum melakukan transaksi keuangan,” pungkas Himawan.
