HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang peringatan Hari Pers Nasional 2025, konflik perpecahan atau dualisme di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) masih terus berlanjut. Hal ini mengakibatkan acara puncak peringatan HPN 2025 pada 9 Februari mendatang, akan dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni di Banjarmasin dan Pekanbaru.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pers melalui Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S mengatakan dengan tegas bahwa pihak Dewan Pers tidak akan menghadiri kedua acara tersebut, baik acara yang diadakan oleh pihak Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Zulmansyah Sekedang di Pekanbaru, maupun acara yang diadakan oleh pihak Ketum PWI pecatan, Hendry Ch Bangun di Banjarmasin.
“DP (Dewan Pers) tidak menghadiri kedua acara dimaksud. Demikian,” jawab Ninik saat dikonfirmasi oleh Holopis.com, Jumat (7/2).
Ninik pun tidak memberikan tanggapan apapun mengenai kisruh dualisme di badan PWI yang masih berlanjut hingga hari ini. Hal ini diduga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil setelah rapat pleno yang berlangsung pada bulan September 2024 lalu masih tetap berlaku, yakni bahwa Dewan Pers bersikap tidak berpihak kepada dualisme kepengurusan PWI.
Dewan Pers juga telah mengambil langkah-langkah tegas terkait dualisme internal PWI, yakni PWI dilarang menggunakan kantor yang berada di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Selain itu, PWI juga tidak diizinkan mengadakan uji kompetensi wartawan (UKW) baik secara mandiri maupun difasilitasi.
Sekedar untuk diketahui, konflik perpecahan PWI terjadi setelah sejumlah tokoh PWI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, pada Minggu 18 Agustus 2024.
Dalam KLB yang dihadiri perwakilan dari 22 provinsi tersebut, Zulmansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum (Ketum) PWI periode 2023-2028. Selain itu, KLB juga menetapkan Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI.
Di bagian lain, kubu Ketum PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch. Bangun menuding KLB tersebut illegal. Ia menyebut KLB digelar oleh segelintir orang yang haus kekuasaan.