HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing menilai bahwa permasalahan gas elpiji 2 Kg atau Gas Melon adalah isu yang harus disikapi segera. Salah satunya adalah soal HET (harga eceran tertinggi).
“Kalau kita lihat HET yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni, dari Pertamina ke agen sebesar Rp 12.750, kemudian dari agen ke pangkalan sebesar Rp 15.000, dan pangkalan ke Masyarakat Rp 18.000,” kata Fadli, Jumat (7/2/2025).
Namun yang menjadi persoalan saat ini, justru harga dari pengecer jauh di atas HET, yakni di atas Rp20.000 per tabung.
“Fakta di lapangan menunjukan bahwa harga Gas LPG 3kg jauh dari HET yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujarnya.
Harga gas 3 kg saat ini di beberapa daerah terjadi variatif. Fadli mengaku mendapatkan informasi bahwa harga per tabung untuk LPG 3 kg bisa mencapai Rp 40 ribu per tabung.
“Kami menemukan beberapa informasi terkait harga Gas 3 Kg di Sumatera ada yang sampai 40 ribu per/ satu tabung gas melon, dan yang lebih parah itu ada di Kalimantan, mulai dari 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, 60 ribu, bahkan ada yang sampai 100 ribu,” terangnya.
Jika melihat harga tersebut, tentu disparitasnya sangat tinggi karena sangat jauh dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Harga ini tidak rasional, kalau kita buat perbandingan dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu di Sulawesi dan beberapa daerah pun demikian, harganya cukup variatif,” sambungnya.
Bagi Fadli, ada sebuah permasalahan yang harus segera disikapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.
“Jika Menteri ESDM ingin buat aturan baru untuk subsidi Gas 3 Kg ini, harapannya jangan hanya soal harga atau mekanisme harga di pasar, tetapi juga diatur soal sistem kontrol dan pengawasan secara berkala dari pemerintah dalam hal ini Pertamina Patra Niaga ke agen, pangkalan dan pengecer yang mau dikonversi menjadi sub pangkalan,” tuturnya.
Namun untuk merespons adanya variatif harga gas LPG di atas HET tersebut, Fadli pun mendorong agar dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Gas. Sebab, ia yakin ada kekuatan besar yang membuat harga-harga gas subsidi tersebut bisa berada di atas harga eceran tertinggi.
“Kami mendorong pemerintah pusat untuk bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Gas di tengah terjadinya harga-harga Gas 3kg yang tidak wajar,” pungkasnya.
