JAKARTA – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie masih mempermasalahkan kebijakan yang sempat diambil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih yang melarang penjualan gas elpiji 3 Kg alias Gas Melon kepada pengecer. Akibatnya, distribusi gas ke masyarakat terganggu hingga akhirnya memicu chaos.
“Bahlil salah kaprah dengan kebijakannya yang konyol,” kata Jerry kepada Holopis.com, Kamis (6/2/2025).
Ia juga menyoroti soal kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh Bahlil secara sepihak tanpa adanya koordinasi dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terkonfirmasi dengan ucapan dari Bahlil sendiri, maupun penjelasan dari Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Jerry, jika memang kebijakan sekrusial itu dikeluarkan oleh Bahlil secara mandiri, maka jelas ini adalah bentuk pembnagkangan politik dari sosok pembantu Presiden tersebut.
“Saya kira ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ujarnya.
Ditambah lagi, akibat kebijakan Bahlil Lahadalia, terdapat kasus lansia meninggal dunia karena kelelahan mengantre pembelian gas elpiji di pangkalan resmi yang sulit diakses. Bagi Jerry, kebijakan tersebut jelas menjadi pukulan tersendiri bagi masyarakat miskin.
“Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” tandas Jerry.
Oleh sebab itu, sepak terjang Bahlil Lahadalia tersebut bisa berpotensi untuk mengganggu eskalasi dan akselerasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kabinet Merah Putih.
Sehingga Jerry pun menilai bahwa Bahlil adalah salah satu dari sekian jajaran Kabinet Merah Putih yang patut untuk direshuffle.
“Saya kira Bahlil ini perlu di reshuffle, mana mungkin dia dulunya seorang sopir angkot dia lupa latar belakangnya dia. Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri,” tukasnya.
“Atau kalau sudah tak satu visi dengan Prabowo step down saja alias mengundurkan diri. Begitu pula kalau sudah tak mampu dan tak berkompeten menjadi Menteri ESDM,” sambung Jerry.
Dasco Tegaskan Kebijakan Bahlil Larang Gas Melon di Pengecer Bukan Perintah Prabowo
Diberitakan sebelumnya, bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika kebijakan pelarangan penjualan gas melon kepada para pengecer bukan berasal dari keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu,” kata Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Namun karena melihat situasi yang cukup chaos atas kebijakan yang diambil sepihak oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia tanpa berkoordinasi dengan Presiden, akhirnya kepala negara tersebut pun turun tangan untuk memberskannya.
Hanya saja untuk merespons langkah Bahlil untuk mengatur agar HET (harga eceran tertinggi) pada penjualan gas elpiji 3 kg tersebut, Dasco menyebut bahwa Presiden meminta agar Kementerian ESDM melakukan proses pendaftaran pengecer menjadi sub pangkalan dijalankan secara parsial, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat.
“Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujarnya.