Kuasa Hukum Ahrie Sonta Pastikan Pemeriksaan Berjalan Tanpa Intimidasi

“Dengan semangat itulah kami akan terus menjalankan pendampingan hukum ini secara bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa penyidikan perkara ini didasarkan pada Laporan Polisi tanggal 30 Oktober 2026 kepada tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sehingga dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada jaringan intersepsi ilegal.

Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution yang saat itu berstatus sebagai Kadivkum Polri bersama-sama dengan sejumlah perwira tinggi lainnya diduga melakukan intersepsi atau penyadapan ilegal secara tanpa hak (illegal tapping) serta akses ilegal terhadap privasi pimpinan tertinggi negara, pejabat tinggi, dan sejumlah tokoh nasional sepanjang periode 2025-2026.

Modus operandi yang digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam sistem internal Lawful Interception Management System (LIMS) secara tidak sah tanpa verifikasi resmi atau prosedur penegakan hukum yang berlaku. Tersangka dilaporkan sempat berupaya mengajukan penghapusan file data rekaman sadapan pada 30 Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak digital sebelum akhirnya terdeteksi pengawas dan langsung diproses secara hukum.

Tersangka yang kini berstatus penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua sejak 3 November 2026 dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah, serta Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) terkait perekaman dan penyadapan ilegal. Penyidik juga tengah mendalami materiil terkait dugaan unsur makar sesuai petunjuk penyidikan guna melihat cakupan luas dampak dari aksi penyadapan tanpa izin tersebut.

Kemajuan hasil penyidikan mencatat bahwa penyidik Dittipidsiber telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli yang meliputi ahli siber, ahli bahasa, serta ahli hukum pidana. Penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa aset digital pendukung yang terdiri dari 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 4 buah flashdisk berisi jejak digital akses ke sistem LIMS.

Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, tersangka bersikap kooperatif selama pemeriksaan, menyatakan bahwa hak-hak hukumnya terpenuhi dengan baik tanpa intimidasi, dan siap membuka fakta materiil untuk membuat perkara ini terang benderang.

Rencana tindak lanjut (RTL) dari penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri saat ini difokuskan pada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi menjamin keamanan 6 orang saksi kunci. Bersamaan dengan itu, tim penyidik terus merampungkan klaster pemeriksaan siber dan melengkapi berkas perkara (Tahap I) agar dapat segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI. Lembar paraf koordinasi dan koreksi pimpinan (Kanit, Kasubdit, hingga Dirtipidsiber) dilampirkan pada bagian akhir dokumen ini sebagai bagian dari mekanisme tata naskah dinas internal Polri.

Dalam perkara ini, setidaknya da 4 (empat) orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, selain Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, tiga orang lainnya adalah bekas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.